Antropologi Hukum: Antara Pluralisme dan Proses Hukum di Aceh

Pascatsunami dan Perjanjian Damai Helsinki membawa Aceh pada masa transisi yang luar biasa. Proses rehabilitasi besar-besaran tidak hanya berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan, tetapi juga membuka wilayah ini pada dunia internasional. Masuknya berbagai lembaga bantuan global turut mempercepat transformasi politik dan sosial, sekaligus memperkuat kemajemukan sistem hukum di sana.

Buku ini menyajikan potret mendalam mengenai dinamika pluralisme hukum di Aceh. Ketika hukum negara, agama, adat desa, hingga norma internasional hadir secara bersamaan, bagaimana masyarakat menyikapinya? Buku ini membedah realitas tumpang tindih aturan melalui berbagai kasus nyata—mulai dari sengketa tanah, konflik kewenangan antarlembaga, hingga isu relasi kuasa dan gender yang lebih kompleks.

Melalui pendekatan etnografis yang tajam dan kerangka “segi empat hukum” (quadrangle of law), sengketa dan pengambilan keputusan ditelusuri dari tingkat akar rumput hingga pemerintah pusat. Buku ini bukan sekadar kajian akademis, melainkan jendela bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana masyarakat Aceh menavigasi keadilan di persimpangan norma lokal dan global.